The board can follow up on this kind of detection by conducting investigative audit, either determined by its initiative or maybe the requests of law enforcement officials, he described.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
In addition, he has participated in a lot of Worldwide workshops and classes and has contributed as being a speaker in Intercontinental message boards, like the United Nations conferences on SDGs and on the INTOSAI Congress.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir suit and suitable take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Usually, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their own investigation,” Pramono highlighted.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sistem pelayanan pengaduan on-line berbasis Net pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Arif menuturkan, Pansel KPK juga get more info telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
The newly sworn-in lawmakers at Home Commission III, overseeing lawful, human legal rights and protection affairs, will display screen the candidates and approve 50 percent of them later this yr before the tenure of the incumbent KPK commissioners comes to an close in December.